BLORA, beritaku.net – Audiensi antara anggota DPRD Kabupaten Blora dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membedah sejumlah persoalan strategis di ruang pertemuan DPRD Blora, Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Fokus utama pembahasan meliputi pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peran Blora Patra Energi (BPE) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor energi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Chandra, menegaskan bahwa keresahan yang disampaikan mahasiswa merupakan cerminan kegelisahan masyarakat luas.
Hingga saat ini, pemanfaatan potensi migas dinilai belum optimal dalam mendongkrak kesejahteraan daerah.
Menurut Lanova, Blora memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat besar. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih perlu diperjuangkan melalui terobosan kebijakan dan penguatan peran BPE.
Berburu Celah Regulasi demi Optimalisasi SDA
Lanova mengungkapkan bahwa DPRD saat ini tengah merumuskan langkah strategis untuk mencari peluang peningkatan PAD dari sektor migas.
Salah satunya adalah dengan mengkaji berbagai regulasi yang ada, termasuk peluang memberikan masukan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 agar daerah penghasil memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
”Kami sedang merumuskan upaya dari tingkat daerah sampai pusat untuk melihat peluang dan celah regulasi yang memungkinkan adanya nilai tambah bagi Kabupaten Blora. Tujuannya jelas, bagaimana potensi migas yang besar ini bisa berdampak lebih nyata terhadap PAD,” ujarnya.
DPRD Kecewa BPE Absen dalam Audiensi
Dalam forum tersebut, Lanova menyayangkan ketidakhadiran pihak manajemen BPE. Padahal, kehadiran mereka dinilai sangat krusial untuk memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, forum dialog ini merupakan kesempatan penting untuk memaparkan perkembangan, tantangan, serta arah pengelolaan sektor migas daerah.
”Kami menyayangkan BPE tidak hadir. Padahal banyak hal yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama terkait langkah-langkah pengembangan usaha dan pemanfaatan potensi migas yang dimiliki Kabupaten Blora,” kata Lanova kecewa.
DPRD Siap Panggil BPE dan Evaluasi Kinerja Usaha
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil manajemen BPE beserta pihak terkait dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peluang serta hambatan yang dihadapi perusahaan daerah tersebut.
DPRD juga ingin mengevaluasi mengapa sejumlah peluang usaha dan perizinan terkesan jalan di tempat, padahal potensi di lapangan sangat besar.
”Kami ingin mengetahui secara detail apa kendalanya, bagaimana roadmap pengembangannya, dan sejauh mana potensi yang sudah maupun belum dikelola dapat memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Lanova.
Transformasi BPE Menjadi Tuntutan Zaman
Lebih lanjut, Lanova menekankan bahwa BPE harus segera bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang lebih mandiri, profesional, dan kompetitif.
Keberadaan BPE tidak boleh hanya sekadar menjadi pelengkap, melainkan harus mampu tumbuh sebagai pemain utama di sektor energi.
”Kita perlu mendorong transformasi BPE supaya lebih mandiri dan kuat. Dengan potensi migas yang dimiliki Blora, sudah saatnya BPE menjadi pemain besar di daerah sendiri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Potensi Migas Besar, Kontribusi Daerah Harus Sebanding
Lanova menilai perjuangan memperbesar manfaat migas bagi daerah harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah melimpahnya kekayaan energi di Blora, masyarakat sangat berharap manfaat ekonomi yang dirasakan daerah bisa jauh lebih besar dan berkelanjutan.
”Potensi migas Blora sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana BPE mampu naik kelas dan bagaimana daerah mendapatkan porsi manfaat yang lebih optimal dari kekayaan alam yang dimiliki,” pungkasnya.
