BLORA, BERITAKU.NET – Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, memuji keharmonisan hubungan antara jajaran legislatif, eksekutif, dan awak media di Kabupaten Blora.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (4/2/2026).
Mustopa menegaskan bahwa peran wartawan sebagai fungsi kontrol sosial telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Salah satu bukti konkretnya adalah perbaikan infrastruktur jalan yang sempat viral di media massa.
Viralitas yang Membuahkan Anggaran
Menurut Mustopa, keberanian wartawan dalam mengangkat kondisi jalan rusak di Blora hingga viral secara nasional menjadi katalisator turunnya bantuan dari pemerintah pusat.
”Kontrolnya luar biasa. Ketika ada jalan jelek diviralkan, akhirnya direspons pusat. Hasilnya, anggaran Inpres Jalan turun ke Blora kurang lebih Rp100 miliar. Ini berkat teman-teman wartawan yang memviralkan bagian dari pembangunan kita,” ujar Mustopa di hadapan perwakilan Dewan Pers dan tamu undangan.
Selain infrastruktur, Mustopa mencontohkan pengawasan pers terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik dan pemberitaan media membuat evaluasi menu menjadi lebih baik dan sesuai standar gizi bagi anak didik di Blora.
Komitmen Anggaran di Tengah Efisiensi
Meski pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran, Mustopa menjamin bahwa kerja sama dengan media tidak akan dipangkas. Ia bahkan menjanjikan adanya peningkatan alokasi kerja sama pada masa mendatang.
”Semua kegiatan kerja sama dengan wartawan, walaupun di tengah efisiensi, tidak ada satu pun yang kami potong. Bahkan ke depan, baik di DPRD maupun Pemkab, akan kita tambah. Ini bukti keharmonisan kita,” tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Dukungan Program Prioritas Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Mustopa juga memaparkan hasil Rakornas bersama Presiden terkait dukungan daerah terhadap program nasional di Blora, di antaranya:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Tingkat keberhasilan manfaat mencapai 99,99%.
- Koperasi Merah Putih: Sudah berjalan 75% di Blora, sementara sisanya masih dalam proses pembebasan lahan milik Perhutani dan Pemda.
- Sekolah Rakyat: Pemkab Blora mengalokasikan Rp14 miliar untuk penyediaan lahan pembangunan sekolah rakyat sesuai permintaan kementerian.
- Program Gentengisasi dan Program Asri: Fokus pada perbaikan hunian dan pengelolaan sampah agar lingkungan bersih (bebas sampah tercecer).
”Program dari pusat tetap harus kita anggarkan meski sedang efisiensi, seperti sekolah rakyat sebesar 14 miliar rupiah. Kami berharap sinergi antara DPRD, Pemkab, dan wartawan terus kuat untuk mendukung program-program ini,” pungkasnya.
