BLORA, BERITAKU.NET – Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai NasDem, Yuyus Waluyo, menggelar kegiatan reses di Desa Gempol, Kecamatan Jati, guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di wilayah Blora Selatan.
Berbeda dengan formalitas politik pada umumnya, reses kali ini dikemas dalam bentuk “rembug warga” yang setara dan terbuka.
Acara yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Bangklean dan Gempol ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menumpahkan keluh kesah mereka, terutama terkait sektor pertanian dan infrastruktur desa.
Fokus pada Kesejahteraan Petani
Sebagai legislator yang memiliki latar belakang sebagai petani, Yuyus memahami betul “denyut” persoalan di lapangan.
Dalam diskusi tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih menghantui, di antaranya, kelangkaan dan distribusi pupuk yang belum stabil, sistem irigasi yang belum merata di lahan pertanian, stabilitas harga panen yang kerap merugikan petani, hingga kebutuhan akan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT).
“Pertanian bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi ekonomi keluarga di desa. Anggaran daerah harus berpihak pada penguatan sektor produktif agar petani tidak terus berada dalam posisi rentan,” tegas Yuyus di hadapan warga.
Infrastruktur dan Sosial Keagamaan
Selain masalah pertanian, warga juga menyoroti rusaknya akses jalan desa yang menghambat mobilitas ekonomi. Aspirasi lain yang muncul adalah dukungan untuk renovasi dan pembangunan sarana ibadah.
Bagi warga, tempat ibadah merupakan pusat kegiatan sosial dan pendidikan yang mempererat kebersamaan desa.
Yuyus mengkritisi pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap terlalu simbolik. Ia menekankan bahwa desa tidak boleh lagi menjadi wilayah pinggiran dalam perencanaan pembangunan daerah.
Komitmen Kawal Aspirasi
Menutup dialog tersebut, Yuyus menegaskan bahwa seluruh usulan warga tidak akan sekadar menjadi catatan seremonial. Ia berkomitmen membawa poin-poin tersebut ke dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kabupaten Blora.
“Perjuangan aspirasi ini bukan kerja satu orang di parlemen, melainkan kerja kolektif. Saya mengajak warga untuk terus mengawal usulan ini bersama-sama agar menjadi kebijakan konkret, bukan sekadar janji politik,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini menjadi bukti bahwa politik lokal di Blora harus tetap membumi berakar pada kebutuhan nyata di sawah dan jalan-jalan desa.
