REMBANG, beritaku.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang mewanti-wanti seluruh panitia seleksi perangkat desa agar bekerja transparan dan tanpa pungutan biaya.
Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya isu dugaan pengkondisian dengan mahar mencapai Rp 60 juta per formasi dalam pengisian perangkat desa serentak di tujuh desa wilayah Kecamatan Sedan.
Plt Kepala Dinpermades Rembang, Slamet Haryanto, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sejatinya sudah mengambil langkah pencegahan sejak awal.
Pemkab telah melayangkan surat resmi melalui Camat yang ditujukan kepada para Kepala Desa, panitia pengangkatan perangkat desa, hingga pihak terkait lainnya.
“Pengangkatan perangkat desa agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan perangkat desa,” kata Slamet dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dalam surat tersebut, Pemkab juga menginstruksikan agar seluruh tahapan dijalankan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Panitia dilarang keras melakukan pungutan biaya dalam bentuk apa pun terhadap bakal calon maupun calon perangkat desa.
“Kami juga mengingatkan agar menjaga integritas dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, serta tidak melakukan pemungutan biaya terhadap bakal calon atau calon perangkat desa,” tegas Slamet.
Jadi Perhatian KPK
Slamet menjelaskan, peringatan serupa juga tidak henti-hentinya disampaikan dalam setiap kegiatan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa. Pengawasan ketat ini dilakukan lantaran proses rekrutmen perangkat desa di daerah turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Dalam setiap kegiatan sosialisasi, tidak henti-hentinya kami selalu mengingatkan hal-hal tersebut, karena pengangkatan perangkat desa ini juga menjadi perhatian dari KPK RI,” ujarnya.
Ia memaparkan, secara regulasi sistem pengawasan dan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Rembang sudah diatur melalui struktur kepanitiaan berjenjang untuk mencegah kecurangan.
Pelaksanaan teknis di lapangan ditangani langsung oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat desa, sementara fungsi pemantauan wilayah dijalankan oleh Panitia Pengawas Kecamatan di tingkat kecamatan. Seluruh proses tersebut kemudian berada di bawah koordinasi Panitia Pengendali yang berkedudukan di tingkat kabupaten.
Imbauan Lapor Berjenjang
Pihak Dinpermades meminta masyarakat maupun peserta seleksi untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi praktik jual beli jabatan di lapangan. Pelaporan bisa dilakukan secara berjenjang sesuai struktur kepanitiaan yang ada.
“Jika ditemukan indikasi jual beli jabatan, ya dilaporkan secara berjenjang. Mulai dari panitia tingkat desa, panitia pengawas di tingkat kecamatan, dan selanjutnya ke panitia pengendali di tingkat kabupaten,” tutur Slamet.
Ia memastikan, setiap laporan yang masuk nantinya akan langsung dibahas oleh tim gabungan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
“Nanti akan dilakukan pembahasan dan selanjutnya diambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.














