Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Blora 2026 mau tidak mau harus disepakati akhir November 2025 ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Mustopa memastikan bahwa penyusunan tersebut memang bakal disahkan pada akhir November 2025.
“Akhir bulan ini,” ucap dia singkat saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/11/2025).
Penyusunan APBD Blora 2026 diproyeksikan tidak segampang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu.
Sebab, dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) sekitar Rp 370 Miliar, menyebabkan sejumlah kegiatan mengalami pengurangan jumlah dan nilai.
Bahkan, sejak September 2025, anggaran rutin seperti makan minum (mamin) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di lingkungan eksekutif juga sudah mulai dikurangi sekitar 50 persen bisa lebih.
Contohnya, kegiatan rapat di lingkungan eksekutif, hanya menyediakan air mineral kemasan dalam bentuk gelas, serta sejumlah permen. Tidak seperti biasanya yang berupa snack atau nasi kotak.
Maka, dengan bentuk keprihatinan dalam tanda kutip seperti itu, diharapkan mampu menghasilkan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), yang dapat digunakan untuk kegiatan pada tahun depan.
Hal tersebut memang ditujukan karena dampak pemangkasan dana TKD yang sekitar Rp 370 Miliar.
Di sisi lain, DPRD Blora sebaiknya juga harus melakukan hal yang sama dengan eksekutif.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Blora saat ini memang tampak ugal-ugalan dalam melakukan sejumlah kegiatan, terutama terkait kegiatan kunjungan kerja (kunker) di banyak tempat.
Dengan jumlah sebanyak 45 orang termasuk 4 pimpinan, apakah mereka bersedia untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dianggap oleh sebagian masyarakat hanya menghambur-hamburkan uang negara tersebut?
Lalu, bagaimana pula win win solution yang bakal dilakukan oleh jajaran legislatif dan eksekutif agar pembahasan penyusunan APBD Blora 2026 dapat benar-benar disahkan pada akhir November ini?
Apakah, diperlukan pula semisal dilakukan pengurangan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Blora yang diikuti juga dengan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pejabat eksekutif?
