BLORA, (beritaku.net) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Blora menyatakan tegak lurus terhadap kebijakan dan keputusan pimpinan partai di tingkat wilayah maupun pusat. DPC PPP Blora juga siap mengawal dan melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan pembenahan organisasi.
Rakornas III DPP PPP menjadi momentum pembenahan organisasi melalui penataan struktur kepengurusan dan penguatan perangkat partai. Forum tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih solid, modern, dan terarah guna menghadapi agenda politik mendatang. Rakornas ini telah digelar secara daring, Selasa (27/10/2026) lalu.
Ketua DPC PPP Blora, Achlif, mengatakan pihaknya mendukung penuh keputusan yang dihasilkan dalam Rakornas III. Menurutnya, pembenahan struktur dan penguatan kelembagaan merupakan kebutuhan partai untuk meningkatkan efektivitas organisasi hingga ke tingkat daerah.
“Kami dari DPC PPP Blora tegak lurus dan mendukung penuh kebijakan serta keputusan DPW dan DPP PPP. Apa yang menjadi hasil Rakornas III akan kami kawal dan laksanakan sesuai mekanisme serta aturan partai,” tegas Achlif saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (06/11/2026).
Achlif menilai dinamika perubahan dan restrukturisasi kepengurusan merupakan hal yang wajar dalam perjalanan organisasi. Karena itu, seluruh kader diminta tidak terjebak dalam perbedaan pandangan, tetapi tetap menjaga persatuan, memperkuat komunikasi, dan mengutamakan kepentingan partai.
Menurut Achlif, soliditas kader menjadi modal utama agar setiap keputusan organisasi dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme organisasi yang berlaku.
“Jangan sampai dinamika organisasi justru menghambat konsolidasi. Seluruh kader harus tetap solid, menjaga komunikasi, dan menyatukan langkah untuk menjalankan keputusan partai,” ujar Achlif.
Salah satu agenda strategis hasil Rakornas III adalah rencana pembentukan enam badan dan lembaga di lingkungan DPP PPP. Keenam perangkat tersebut meliputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan IT dan Database (BIDDATA), Badan Pendidikan dan Pelatihan Politik (Badiklatpol), Badan Aset dan Administrasi (BADMIN), Badan Strategi Partai (BASTRA), serta Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH PPP).
Achlif menilai pembentukan perangkat tersebut menjadi langkah penting untuk membangun sistem kerja partai yang lebih profesional, terukur, dan terarah. Setiap badan dan lembaga diharapkan memiliki fokus kerja sesuai bidangnya, mulai dari strategi pemenangan pemilu, pengelolaan data keanggotaan, pendidikan politik kader, hingga penataan aset, administrasi, dan pendampingan hukum.
“Pembentukan badan dan lembaga strategis ini merupakan kebutuhan organisasi. Dengan pembagian tugas yang jelas, kerja partai bisa lebih terarah, baik dalam penguatan kaderisasi, pengelolaan database maupun persiapan menghadapi pemilu,” jelas Achlif.
Lebih lanjut, Achlif menegaskan bahwa pembenahan organisasi harus segera ditindaklanjuti hingga tingkat daerah. Pasalnya, PPP akan menghadapi dua agenda penting, yakni verifikasi partai politik pada 2027 dan Pemilu 2029. Kedua agenda tersebut membutuhkan kesiapan struktur kepengurusan, kelengkapan administrasi, serta data keanggotaan yang valid dan akurat.
Karena itu, DPC PPP Blora berkomitmen memperkuat konsolidasi internal dan memastikan seluruh jajaran partai menjalankan tugas organisasi secara aktif.
“Persiapan tidak bisa dilakukan mendadak. Mulai sekarang seluruh struktur harus dibenahi, kepengurusan ditertibkan, data anggota diperkuat, dan komunikasi antarkader ditingkatkan. Dengan begitu, PPP akan lebih siap menghadapi verifikasi 2027 maupun Pemilu 2029,” pungkas Achlif.***
