Achlif

Bawaslu dan Badan Kesbangpol akan Gencarkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat.

koordinasi pengawasan pemilu tahun 2024 dan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Blora oleh BAWASLU Blora, Kamis (28/07/2022).
Example 120x600

Blora (beritaku.net) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora berencana bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Blora untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya di daerah terluar (pedalaman hutan) Blora.

Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi pengawasan pemilu tahun 2024 dan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Blora, pada Kamis (28/7) di Kantor Bawaslu Blora.

Kepala Badan Kesbangpol Blora, Agus Puji Mulyono, S.Sos., M.Si dalam paparannya mengungkapkan bahwa Badan Kesbangpol memiliki beberapa program kegiatan pendidikan politik guna peningkatan literasi politik masyarakat secara masif di daerah dengan target seluruh lapisan masyarakat dan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia baik digital maupun konvensional.

“Kami memiliki beberapa program pendidikan politik untuk masyarakat, diantaranya kegiatan pendidikan politik konvensional tatap muka dengan masyarakat berupa sosialisasi, kemudian podcast atau bincang politik dengan memanfaatkan platform digital melalui youtube maupun IGTV, iklan layanan masyarakat dengan materi politik pemilu dan pemilihan di fasilitas umum yang ramai serta pendidikan politik partisipatif di daerah (kampung demokrasi),” ujarnya.

Sementara itu koordinator divisi hukum, humas dan data informasi Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim mengatakan program-program pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol sejalan dengan Bawaslu.

Baca Juga :  MUKERCAB PPP Blora Targetkan Kursi di Pileg 2024 akan Naik.

Dijelaskan Andyka, Bawaslu Blora memiliki 17 Desa yang telah dicanangkan sebagai desa pengawasan maupun desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Blora, sehingga Bawaslu dapat bekerjasama dengan Badan Kesbangpol untuk memberikan penguatan dan pembinaan politik kepada desa-desa tersebut terutama yang berada di daerah pedalaman.

“Sejak tahun 2019, Bawaslu total telah memiliki 17 desa pengawasan maupun desa anti politik uang yang dimulai dari Desa Tutup Kecamatan Tunjungan. Pasca itu tentu butuh pengembangan sehingga Bawaslu dan Kesbangpol dapat bersinergi bersama-sama untuk memberikan penguatan dan
pembinaan politik kepada desa-desa tersebut,” ungkapnya.

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *