KENDAL, beritaku.net – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melaksanakan kunjungan kerja ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jumat (20/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan koperasi desa sebagai pilar distribusi pangan nasional.
Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa. Koperasi ini nantinya akan berfungsi sebagai offtaker atau penyedia barang yang bertugas menampung serta menyalurkan hasil produksi rakyat secara terorganisir.
“Hasil ekonomi seperti jagung, gabah, peternakan, hingga perikanan bisa ditampung di koperasi desa. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi produk petani yang tidak laku di pasaran,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi KDMP di Desa Winong.
Selanjutnya, KDMP akan terintegrasi sebagai penyuplai bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap ekonomi kerakyatan dan pelaku UMKM dapat tumbuh lebih cepat melalui peran aktif dalam rantai pasok.
Zulkifli Hasan juga mengapresiasi dukungan TNI, mulai dari Panglima hingga peran Babinsa di lapangan, yang membantu percepatan pembangunan koperasi ini. Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih pada tahun ini dari total rencana 80 ribu unit yang akan dilengkapi sistem e-commerce.
Sementara itu, Dandim 0715/Kendal melalui Kasdim Mayor Inf Cosmos Joko Kristanto menyatakan bahwa pembangunan koperasi ini sejalan dengan program TMMD Reguler ke-127. Menurutnya, TNI berkomitmen mendukung penguatan ekonomi desa sebagai bagian dari pilar ketahanan wilayah dan stabilitas pangan berkelanjutan.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, turut menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pengembangan sektor pangan ini. Bupati berharap kehadiran pemerintah pusat dan sinergi bersama TNI dapat memotivasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.
