BLORA – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora menunjukkan perkembangan positif yang konsisten. Berdasarkan rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, jumlah penduduk miskin di daerah ini tercatat terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora berkurang dari 99,14 ribu jiwa pada 2024 menjadi 92,01 ribu jiwa pada 2025, dan kembali turun menjadi 87,90 ribu jiwa pada 2026.
Sejalan dengan penurunan jumlah jiwa, persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora juga mengalami tren serupa. Pada 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 11,42 persen, kemudian turun menjadi 10,58 persen pada 2025, dan kembali menurun menjadi 10,10 persen pada 2026. Dalam kurun waktu dua tahun, persentase penduduk miskin di Blora berhasil ditekan sebesar 1,32 poin persentase.
Kepala BPS Kabupaten Blora, Rukhedi, menyampaikan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan perkembangan positif yang patut diapresiasi, tetapi tetap membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Blora terus menurun, pemerintah tetap perlu memberikan perhatian khusus. Persentase penduduk miskin Blora pada 2026 masih sebesar 10,10 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 9,21 persen. Karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terarah agar penurunan kemiskinan dapat terus dipercepat,” ujar Rukhedi.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kian Membaik
Selain penurunan jumlah dan persentase warga miskin, perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Blora juga terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menurun dari 1,59 pada 2024 menjadi 1,27 pada 2025, dan melandai ke angka 1,23 pada 2026. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa pengeluaran rata-rata warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mencatatkan penurunan dari 0,32 pada 2024 menjadi 0,27 pada 2025, dan turun lagi menjadi 0,23 pada 2026. Kondisi ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara warga miskin di Kabupaten Blora semakin berkurang.
Rukhedi menambahkan, perbaikan pada keempat indikator statistik tersebut merupakan sinyal positif bagi pembangunan daerah. Namun, capaian ini perlu terus diperkuat melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran, penyediaan lapangan kerja, penguatan program perlindungan sosial, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dengan dukungan data statistik yang akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat penurunan kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” pungkas Rukhedi.
